Home » , , » Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis

Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis

Pendahuluan
Usaha tani di Indonesia didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang, seperti keterbatasan dalam menguasai asset produktif, modal kerja, posisi tawar-menawar dan kekuatan politik ekonomi, sehingga tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis. Petani kecil sangat tergantung pada golongan petani lahan luas atau pedagang untuk memperoleh asset produktif (lahan, peralatan), modal kerja dan perolehan sarana produksi. Demikian juga dalam penjualan hasil petani sangat tergantung pada pedagang hasil. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani melalui pengembangan kelompok tani dan melalui kemitraan usaha agribisnis konsolidatif sebagai langkah strategis.

Petani adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh untuk memberdayakan petani adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok tani yang merupakan organisasi kerja sama. Kerjasama sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi yang pada dasarnya sangat sulit bila dihadapi secara individu. Selama ini petani lemah dalam menentukan harga produksinya karena sulit mendapat akses informasi pasar. Dalam hal ini petani harus melakukan konsolidasi yang bersifat horizontal. Selanjutnya melalui penyuluhan (pendidikan dan latihan) yang berkelanjutan terhadap kelompok yang mendapat pembinaan tersebut diharapkan menghasilkan sumberdaya manusia petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani.

Untuk dapat berusaha tani lebih teratur dan terarah maka kelembagaan kelompok tani perlu menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pihak luar/usahawan. Keterkaitan dan kerja sama kelembagaan kelompok tani dengan pihak swasta/usahawan dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan dan kerjasama yang bersifat simetri serta saling menguntungkan.

Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program diharapkan dapat mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menggairahkan petani/kelompok tani maupun pihak swasta/usahawan, sehingga agribisnis dapat berkembang. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, motivator yang harus menserasikan hubungan antar pelaku agribisnis tersebut, sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif. Para pelaku usaha bisa meraih keuntungan yang seimbang.

Dengan terjadinya keterpaduan berbagai unsur tersebut (kelompok tani, swasta/usahawan dan pemerintah) diharapkan agribisnis yang bersifat konsolidatif vertikal atau kemitraan tersebut dapat berkembang.

Pengembangan Kelembagaan Kelompok Petani
Pengembangan kelembagaan kelompok petani sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan petani untuk dapat tumbuh berkembang secara dinamis dan mandiri sebagai langkah kunci dalam mewujudkan strategi pembangunan pedesaan berbasis pertanian. Dengan penguatan kelembagaan kelompok petani, masyarakat tani memiliki daya atur diri yang menimbulkan ketaatan (comformity) terhadap norma-norma yang telah diakui bersama.

Kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan serta kemajuan ekonomi yang berkembang cepat seperti pada kasus di Korea, Jepang dan Vietnam dilatarbelakangi oleh keorganisasian kelompok tani yang relatif kuat. Sistem keorganisasian ekonomi kelompok petani yang mandiri dan kuat dapat mudah dikembangkan bila struktur penguasaan lahan pertaniannya relatif merata. Menurut Krisnamurthi (2003) yang dikutip Trubus, 80 persen keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kapasitas dan kualitas petaninya. Namun pemerintah perlu dilibatkan terutama untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung (jaringan jalan, irigasi, telekomunikasi, listrik dan lain-lain).

Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antar manusia untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Meskipun secara ekonomik menguntungkan karena produktivitas yang lebih tinggi dan ongkos yang lebih rendah, tetapi inovasi dalam bentuk usahatani berkelompok bukan merupakan suatu yang bersifat teknis di mana mekanisme yang begitu saja dapat diadopsi oleh petani seperti mengadopsi komponen teknologi fisik (pupuk, pestisida, alat dan lain-lain). Usahatani berkelompok merupakan inovasi yang proses adopsinya melalui suatu proses partisipasi dalam membangun kemampuan kelompok tani untuk mengelola rencana kerja yang telah disusunnya untuk mencapai tujuan bersama.

Perkembangan kelembagaan selayaknya dapat berlangsung secara alamiah. Dalam hal ini campur tangan pemerintah hendaknya bersifat konsultatif fasilitatif dan pengembangan sistem insentif. Pada akhirnya pengembangan dan peranan kelompok tani merupakan perwujudan kekuatan sosial petani berswadaya untuk mencapai kemandirian.

Berdasar uraian di atas untuk dapat memanfaatkan sesuatu hal yang secara ekonomi menguntungkan diperlukan suatu bentuk atau organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika yang implisit terbawa oleh kondisi atau "iklim” ekonomi yang menguntungkan.

Proses pembangunan (ekonomi) suatu bangsa secara implisit mensyaratkan adanya transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian maju atau modern. Dalam proses transformasi itulah pola partisipasi memainkan peranannya. Pertanian maju adalah pertanian yang berkemampuan untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan tantangan dan permintaan pasar yang senantiasa berubah.

Perencanaan kuantitatif ekonomi pertanian Indonesia belum memungkinkan dilakukan selama sektor pertanian (rakyat) belum mampu untuk menumbuhkan partisipasi petani secara menyeluruh. Kekuatan yang menghasilkan momentum untuk membangun itu adalah kemampuan untuk mengelola unit organisasi ekonomi yang cukup “besar” yang dapat berbentuk koperasi kelompok tani atau koperasi agribisnis yang mampu menjalin kerja sama dengan perusahaan (industri) yang mengolah hasil pertanian.

Kemampuan manajemen yang didukung oleh partisipasi aktif dari para petani itu merupakan syarat yang diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya industri/perusahaan pertanian (agroindustri) di pedesaan yang terkait secara terpadu dengan kehidupan dan perkembangan usahatani. Dengan demikian akan terbangun suatu pola kemitraan usaha yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.

Membangun Pola Kemitraan Usaha
Salah satu hambatan utama untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi adalah lemahnya “bangunan” kelembagaan kemitraan agribisnis terutama yang dijalankan oleh dan di masyarakat pedesaan. Dewasa ini sebagian pelaku agribisnis adalah petani di pedesaan dan hampir semuanya merupakan kegiatan usaha tani yang dikelola dengan pola usaha keluarga. Kemitraan usaha yang menonjol di tingkat desa adalah kemitraan horizontal, antara lain berupa kerja sama kelompok tani, sedangkan hubungan buruh-majikan, atau bapak-anak angkat.

Peran kemitraan usaha adalah pada kemampuan kerja sama yang lebih teratur dan terarah, sehingga pengembangan sistem agribisnis mempunyai daya guna yang lebih tinggi dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku-pelaku agribisnis di pedesaan. Dihasilkannya produk pertanian berdaya saing tinggi, dapat dipandang sebagai interaksi sinergis dari komponen budaya material, peran kewirausahaan dan kelembagaan (kemitraan yang terbangun dengan baik). Struktur organisasi ekonomi masyarakat pedesaan sangat rapuh dan hal itu tercermin dari posisi pelaku ekonomi pedesaan yang tidak “memiliki” kekuatan memadai untuk melakukan bargaining position dengan pelaku ekonomi di luar desa. Lemahnya bargaining position tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kelemahan dalam pengorganisasian kelompok tani, penguasaan permodalan usaha, interdependensi yang sangat timpang antar pelaku ekonomi pedesaan dengan luar pedesaan.

Pola keorganisasian kemitraan yang ada dewasa ini, yaitu program pemerintah (inti-plasma), tradisional (patront client) dan pasar (“rasional”) masih menempatkan petani pada posisi yang tereksploitasi secara sangat tidak adil. Pola pemerintah menunjukkan terlalu dominannya intervensi pemerintah dan pada umumnya menempatkan plasma pada posisi yang lemah. Pola tradisional sulit menumbuhkan semangat dan kreativitas serta mengembangkan diri, sedangkan pola pasar menyebabkan besarnya ketergantungan petani terhadap usahawan dan dapat menimbulkan konglomerasi. Bagi pengembangan agribisnis “kecil” masalah yang sering dihadapi terutama adalah ketidakseimbangan rebut tawar (bargaining position) dan adanya intransparansi bisnis. Oleh sebab itu peran pemerintah selain sebagai regulator dan pemberi insentif, juga perlu diarahkan untuk membantu pengembangan kegiatan kemitraan usaha agribisnis kecil.

Karakteristik usaha tani di Indonesia dicirikan oleh sifat usaha skala kecil dikelola secara independen dan menyebar dalam kawasan yang luas (dispersal). Konsekuensinya adalah volume produksi terbatas, kualitas produk dan waktu panen bervariasi serta biaya pengumpulan produk relatif besar sehingga kurang kondusif bagi pengembangan agroindustri dan sistem pemasaran yang efisien. Dampak integratifnya adalah tingginya biaya pemasaran sehingga akan menekan pangsa harga yang diterima petani dan mengangkat tingkat harga yang dibayar konsumen. Akibatnya adalah permintaan dan penawaran produk usaha tani akan menurun, sehingga menghambat perkembangan agribisnis.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka strategi kemitraan usaha yang tepat untuk mendorong mengembangkan agribisnis di pedesaan adalah kemitraan usaha melalui konsolidasi vertikal. Usaha tani skala kecil dikonsolidasikan oleh suatu usaha agroindustri atau pemasaran dalam suatu usaha kemitraan sehingga tercipta satu unit industri pertanian (agroindustri). Pola kemitraan haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya dapat tumbuh bersama sehingga harus bermitra dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan kesepakatan dan terpercaya.

Pengembangan unit agroindustri merupakan strategi dasar pengembangan agribisnis di pedesaan. Pengembangan unit agroindustri merupakan strategi operasional yang tepat sebagai implementasi dari konsep pengembangan wilayah pedesaan yang tertata (agropolitan). Mengingat pasar tidak selamanya sempurna dan adanya senjang informasi, maka pembentukan agroindustri haruslah dipacu melalui peran aktif pemerintah yang bertindak sebagai inisiator gagasan, mediator, fasilitator, pelindung dan regulator yang jujur, adil dan bijaksana.

Konsep agropolitan pada dasarnya adalah pengembangan wilayah pedesaan terkelola dengan luasan sekitar 30 ribu hektar dan berpenduduk maksimum 600.000 orang. Daerah pedesaan dikembangkan berdasarkan pewilayahan komoditas unggulan utama yang menghasilkan bahan baku untuk pengembangan agroindustri di daerah perkotaan. Struktur agroindustri harus mampu menjamin efisiensi dan daya saing serta bersifat konstruktif.

Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk menjalin kemitraan, petani perlu disiapkan dalam arti ditingkatkan kemampuannya baik dari aspek keorganisasian, manajemen, dan permodalannya supaya bisa bermitra dengan yang lebih kuat. Suatu usaha dapat berkembang dengan baik bila dapat diidentifikasi dengan baik berbagai faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal (pendorong dan penghambat) dan eksternal (peluang dan tantangan). 

Pengembangan kelembagaan kemitrausahaan dapat dipandang sebagai komplemen dari konsolidasi segmen-segmen kegiatan pertanian. Pada kelembagaan kemitrausahaan, kegiatan pertanian selain bisa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian efisiensi ekonomi, juga bisa untuk tujuan peningkatan pemerataan dan keadilan.

Dengan konsolidasi segmen-segmen kegiatan pertanian “usaha tani” dapat menjadi satu kesatuan dengan industri “pengolahan hasil”. Dengan konsolidatif ini, friksi antar kegiatan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Gejala umum yang tidak sehat seperti harga bahan baku (hasil usaha tani petani) yang ditekan oleh pengusaha pengolah hasil pertanian tidak lagi dijumpai. Peningkatan efisiensi dapat dimulai dari konsolidasi lahan usaha tani, untuk dikelola secara kolektif. Beberapa manfaat adanya konsolidasi usaha tani ini antara lain:
  1. Seluruh rangkaian kegiatan fisik dapat diselenggarakan di pedesaan sehingga pengembangan pertanian berimpit dengan pengembangan ekonomi pedesaan.
  2. Teknologi dan modal untuk pengembangan pertanian bisa langsung diarahkan dan disalurkan ke pedesaan.
  3. Sumberdaya pertanian di pedesaan, misalnya lahan bisa dikelola secara lebih efisien.
  4. Mendorong perekonomian desa berkembang lebih pesat, sehingga dapat membendung mengalirnya tenaga-tenaga kerja muda yang potensial dari pedesaan ke kota.


Mengembangkan Agribisnis Konsolidatif
Ciri-ciri sebagian besar usaha tani Indonesia adalah (1) merupakan usaha keluarga skala kecil sehingga volume produksi per usaha tani sangat kecil, (2) usaha tani dikelola secara independen sehingga kualitas produk yang dihasilkan dan waktu panen bervariasi antar petani; (3) Usaha tani tersebar dalam kawasan luas (dispersal) sehingga biaya pengumpulan hasil produksi besar pula dan juga sistem pemasaran hasil tidak efisien; (4) volume kecil merupakan penghambat eksploitasi skala ekonomi; (5) kualitas yang beragam membuat ongkos standarisasi tinggi; dan (6) tiadanya kepastian informasi mengenai kualitas dan waktu panen menciptakan ongkos pencarian dan risiko kesalahan informasi.

Dengan demikian, strategi yang tepat untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan ialah agribisnis konsolidatif, usaha kecil dikonsolidasikan, sehingga sistem ekonomi dualistik yang selama ini mendominasi usaha pertanian di Indonesia dapat dihapuskan. Indikator sehatnya organisasi masyarakat pertanian antara lain mencakup adanya konsolidasi dan integrasi antar cabang agribisnis pertanian, interdependensi antar pelaku agribisnis pertanian dan iklim usaha yang dibangun (praktek persaingan usaha yang sehat, pencegahan praktek monopoli, kemudahan usaha, kepastian hukum dan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Pengembangan agribisnis konsolidatif merupakan konsolidasi secara vertikal dari sejak segmen kegiatan usaha tani, pengolahan hingga pemasaran. Dengan konsolidasi ini kegiatan pertanian “usaha tani” menjadi satu kesatuan dengan industri “pengolahan hasil”. Dengan konsolidatif ini, friksi antar segmen kegiatan agribisnis tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Gejala umum yang tidak sehat, seperti harga bahan baku (hasil usaha tani petani) ditekan oleh pengusaha pengolah hasil pertanian, tidak dijumpai lagi.

Beberapa manfaat yang berhubungan dengan agribisnis konsolidatif :
  1. Seluruh rangkaian kegiatan fisik agribisnis dapat dilaksanakan di pedesaan, sehingga perekonomian desa lebih berkembang.
  2. Teknologi dan kapital bisa langsung diarahkan dan disalurkan ke pedesaan.
  3. Bisa membendung mengalirnya tenaga-tenaga kerja muda yang potensial di pedesaan ke kota.
  4. Sumber daya pertanian (lahan) dapat dikelola secara lebih efisien. Pada saat ini pengelolaan usaha tani mengikuti manajemen keluarga, sehingga tidak efisien. Peningkatan efisiensi bisa dimulai dari konsolidasi lahan usaha tani untuk dikelola secara kolektif.
  5. Meningkatnya kredibilitas dilihat dari aspek perbankan dan bargaining position di bidang pemasaran hasil akhir.
  6. Pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumber daya setempat dapat dilakukan secara lebih efektif karena kegiatan lebih mudah diintegrasikan dengan ekosistem setempat.


Menurut Sudaryanto dan Pranadji (2000) terdapat tiga pola kemitraan yang berkembang dalam kegiatan agribisnis, yaitu: (1) pola kemitraan tradisional, (2) kemitraan “pemerintah”, dan (3) kemitraan pasar. Kemitraan tradisional mengikuti pola hubungan patron-client (misal hubungan pemilik lahan dan petani penggarap. Pola kemitraan program pemerintah condong pada pengembangan kemitraan secara vertikal dengan pola hubungan “Bapak Anak Angkat” yang pada agribisnis perkebunan dikenal dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Sedangkan pola kemitraan pasar berkembang sebagai akibat dari masuknya sistem ekonomi pasar dalam usaha pertanian rakyat di pedesaan. Jenis usaha pertanian yang dibidik adalah usaha tani yang menghasilkan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi dan mempunyai permintaan kuat di pasar dunia. Pola ini melibatkan petani dengan pemilik modal besar yang bergerak di bidang industri pengolahan dan pemasaran hasil. Mereka menggalang kerja sama (“kemitraan”) karena adanya kepentingan untuk berbagai manfaat ekonomi (mutually beneficial).

Pertanian rakyat dapat berdampingan dengan perusahaan besar dengan membina saling ketergantungan di mana petani merasa memiliki perusahaan melalui pemilikan saham. Bentuk kemitraan tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Petani produsen harus menjadi pemilik saham, sehingga secara kolektif petani menguasai tubuh agribisnis.
  2. Organisasi petani tidak dibatasi hanya pada kegiatan produksi bahan baku.
  3. Output usaha pertanian bukanlah bahan mentah yang tidak stabil melainkan komoditas olahan (akhir) dengan nilai tambah tinggi.
  4. Hubungan kemitraan antar pelaku agribisnis didasarkan rasionalitas ekonomi dan spesialisasi pembagian kerja secara organik. Azas keterbukaan dan penerapan demokrasi serta pengambilan keputusan baik melalui musyawarah ataupun pemungutan suara (voting).

Dalam rangka membangun kemitraan usaha, diharapkan turut campur pemerintah terutama dalam beberapa aspek yaitu:
  1. Mengarahkan kelembagaan ekonomi koperasi, untuk menjadi bagian dari kegiatan agribisnis.
  2. Pengkonsolidasian lahan pertanian yang terarah bahwa lahan pertanian adalah untuk usaha pertanian.
  3. Pembuatan perangkat hukum (Undang-Undang atau PP) yang mendukung berkembangnya kemitraan usaha, terutama yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu petani dari bahaya eksploitasi pemodal besar, dan pengrusakan lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi basis usaha di sektor pertanian.
  4. Menciptakan prakondisi usaha seperti pengembangan prasarana ekonomi, pengkajian dan penerapan teknologi, kemudahan pelayanan perkreditan, dan pengembangan sistem informasi pasar untuk pengembangan produk pertanian.


Penutup
Kelembagaan kelompok/organisasi petani yang perlu dikembangkan meliputi: (a) organisasi untuk mengatur sumber daya milik bersama seperti organisasi petani pemakai air, pemanfaatan hutan lahan adat, (b) organisasi bisnis kooperatif yang dapat berupa kegiatan produktif kolektif (pelaksanaan/pengaturan kegiatan usaha tani, pembelian sarana produksi, pengadaan modal/kredit pemasaran hasil dan koperasi, dan (c) organisasi lobi politik ekonomi dengan membentuk asosiasi petani.

Pola kemitraan usaha yang harus dikembangkan adalah kemitraan usaha agribisnis konsolidatif yang diarahkan untuk menggantikan pola kemitraan yang berciri patronase. Dengan pola ini tidak dikenal lagi eksploitasi antar pelaku agribisnis dalam satu jaringan kegiatan agribisnis (berdasarkan output akhir), baik secara terselubung, legal dan terbuka. Pola kemitraan usaha yang terbangun diharapkan dapat saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk membangun ekonomi pedesaan melalui usaha-usaha pengembangan kelembagaan petani, pembangunan pola kemitraan dikaitkan dengan pengembangan agribisnis konsolidatif perlu didukung oleh pembangunan sarana/prasarana (infrastruktur) ekonomi pedesaan, pengembangan sistem inovasi pertanian, optimasi pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, pemacuan investasi dan kebijaksanaan insentif sehingga dapat memacu pembangunan sosial ekonomi wilayah pedesaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan petani.

Kondisi pertanian Indonesia akan tetap didominasi oleh pertanian rakyat. Untuk dapat berdampingan dengan perusahaan besar petani perlu dibina terutama dalam penguasaan teknologi, akses terhadap sumber permodalan, sehingga dapat hidup berdampingan melalui pemilikan saham secara bersama. Dalam kondisi demikian kecemburuan dan kesenjangan sosial dapat diperkecil. Ini berarti masing-masing subsistem agribisnis dapat berkembang saling menguntungkan dan saling membutuhkan secara adil, jauh dari eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Pembangunan pertanian haruslah dapat mengembangkan keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis ini secara simultan dan harmonis, dengan tetap memperhatikan keunikan masing-masing subsistem yang terlibat dalam proses modernisasi pertanian ini. Dalam proses ini keberadaan lembaga pelayanan dan pembinaan seperti lembaga konsultasi, lembaga keuangan pedesaan, koperasi yang merupakan hasil penggabungan kelompok tani adalah sangat penting.

1 komentar:

Support : PNPM Mandiri Perkotaan | UPK Cidenok | Arsip Desa Cidenok
Copyright © 2013. BPD Desa Cidenok - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger